Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto : Dipa/mr

Permasalahan impor sampah plastik perlu diatasi dengan cepat dan serius. Pasalnya, dalam impor scrap atau bahan baku kertas turut membawa residu yang berpotensi mencemari lingkungan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi pun mempertanyakan pengelolaan sampah hasil impor itu, untuk mengantisipasi terjadinya masalah pencemaran lingkungan.

“Permasalahan sebenarnya kan impor scrap. Scrap itu ada scrap kertas dan juga plastik. Tetapi kandungan sampahnya itu tinggi, bisa mencapai 20 sampai 40 persen. Yang jadi fokus permasalahan adalah kandungan sampahnya, dan bagaimana pengelolaannya, karena pengelolaan selama ini dikelola oleh masyarakat,” tegas Dedi saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau pembuangan limbah plastik impor di Kecamatan Pungging, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (1/2/2020).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, sebelumnya ia juga telah mendatangi Desa Tropodo di Sidoarjo, Jawa Timur, dimana produsen tahu menggunakan sampah impor dalam menjalankan usahanya. Permasalahan utamanya ialah residu yang dibuang ke sungai Brantas. “Mencemari ikan, yang mana ikan tersebut dalam setiap harinya mengonsumsi sampah. Kemudian air tersebut masuk ke tanah, dan dengan naifnya bisa dikonsumsi masyarakat,” sambung Dedi.

Dedi menambahkan agar industri sampah plastik ini fokus untuk menghentikan impor sampah. Hal ini berdampak pada menumpuknya pengolahan sampah plastik, yang kemudian menumpuk menjadi gunung sampah. “Bagaimana agar industri ini tidak impor sampah dari 42 negara. Namun harus bisa memanfaatkan sampah domestik dulu, yang dengan syarat bisa didaur ulang. Selain itu, perlu kerja sama dengan Pemerintah untuk memaksimalkan sampah plastik,” pungkasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap scrap kertas maupun plastik, lanjut Dedi, DPR RI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa. Perlu adanya regulasi, edukasi, dan solusi untuk menyelesaikan hal ini. “Desa-desa itu mengelola sampah dari tingkat RT, sampah plastik dan sampah kertas dikumpulkan dan dikirim ke industri-industri. Pada intinya, setop impor sampah plastik, itu pidana,” tutupnya. (dip/sf)